Detailed Notes on BeritaPolisi.id

Bambang Rukminto menilai kasus baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E sebenarnya merupakan kasus pembunuhan biasa, tetapi pihak kepolisian membuat kasus ini menjadi "luar biasa". Hal itu dilihat dari kasus yang dibuka setelah tiga hari dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan setelahnya.

"Draf revisi UU Polri yang beredar saat ini tidak berangkat dari evaluasi atau permasalahan terkait dengan kinerja kepolisian," kata Ardi.

Pada Senin, sebuah laporan FBI menemukan bahwa serangan penembakan massal telah berlipat ganda sejak pandemi virus corona dimulai pada 2020.

Penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dinilai sebagai ujian berat bagi institusi kepolisian karena ‘baru pertama kali seorang perwira tinggi kepolisian terlibat dalam sebuah pembunuhan’, kata pengamat kepolisian.

Menurut dia, CCTV tersebut masih didalami oleh tim khusus Polri dan akan dibuka ketika seluruh penyidikan sudah selesai.

"Pesan-pesan yang dimaksud Gubernur Abbott itu adalah pesan teks pribadi antara dua orang, yang ditemukan setelah tragedi mengerikan itu terjadi," kata perusahaan yang berbasis di California itu dalam sebuah pernyataan.

"Ada CCTV rusak yang diambil pada saat di satpam, dan itu juga sudah kita dalami dan kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilannya," ujar Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (four/8). Kapolri berjanji akan membuka hasil penyidikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

Sementara dalam catatan Komnas HAM, pada tahun 2023 kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak diadukan publik terkait kasus dugaan pelanggaran HAM.

“Dalam praktiknya kami belum melihat kinerja-kinerja here yang kemudian memberikan perlindungan kepada warga sipil. Lalu selain itu kami juga melakukan sorotan terhadap anggota-anggota kepolisian yang melakukan tindak prison,” kata Andi.

Salah satu contoh penyalahgunaan senjata api oleh pihak kepolisian berupa pembunuhan di luar hukum alias extrajudicial killings.

Hal tersebut mencakup penerapan tes kemampuan menembak, tes psikologi dan psikiatri, tes bebas narkoba dan tes bebas minuman keras, untuk menjamin bahwa pembawa surat izin memang benar-benar bisa dipercaya untuk memegang senjata.

Isnur juga mengatakan rekan-rekannya di LBH kerap menyaksikan rekayasa atau kasus-kasus yang ditutupi pihak kepolisian, yang pelakunya merupakan anggota mereka sendiri.

Ia menegaskan bahwa penggunaan senjata api pun tidak boleh bertujuan untuk membunuh pelaku, melainkan hanya melumpuhkan.

“Reformasi struktural dan instrumental sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi reformasi kultural masih belum sepenuhnya berubah. Sehingga masih harus terus-menerus diingatkan untuk berubah sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Poengky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *